B). Sebuah kasus dari pemahaman demokrasi yang salah.
Kasus Angelina Sondakh korupsi korporasi
Semangat KPK menjadikan Angelina
Sondakh sebagai pintu masuk pengungkapan kasus megakorupsi harus benar-benar
terwujud. KPK tak boleh berhenti pada keterlibatan tersangka dalam kasus Wisma
Atlet, tapi meluas pada bentuk korupsi korporasi.
Pengamat hukum Universitas Al Azhar
Indonesia (UAI) DR Agus Surono menegaskan, sejak awal KPK telah menempatkan
kasus Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh, sebagai titik awal. Semangat
tersebut sangatlah baik dan tepat. Tidak boleh lagi keluar dari track yang
telah dipersiapkan.
’’Ini yang saya ingatkan. Kasus
Angie bukanlah pada tindak pidana korupsi biasa. Tapi sudah bisa masuk pada
kejahatan korporasi. Itu jauh lebih hebat lagi perkaranya,’’ ujar Agus di
Jakarta, kemarin.
Menurut Agus, kejelian penyidik
dalam menggali informasi sangatlah penting. Penyidik perlu melihat perkara ini
sejak awal sebagai korupsi korporasi. Dugaan ini bisa menjadi pondasi bagi
penyidik. Sebab, sejak kasus ini mencuat, sudah terlihat indikasi korupsi
korporasi itu. Tak pantas KPK mengalihkan perkara sebatas korupsi biasa.
’’Memang tak mudah. Penyidik harus bekerja optimal. Keamanan
informasi dari tersangka Angie pun harus dijaga,’’ tuturnya.
Dia menerangkan, hambatan mengungkap
korupsi korporasi terletak pada keterangan tersangka. Dalam kasus ini sangat
kental sekali muatan politiknya. Akibatnya tersangka yang ingin menyampaikan
keterangan secara detil pun mendapat tekanan.
Doktor bidang hukum ini meyakini,
penyidik pun tak lepas dari tekanan politik. Tujuannya mengarahkan kasus ini
tidak berkembang pada lingkup korupsi korporasi. Meskipun bukti dan datanya
sangat kuat mengarah pada kejahatan tersebut.
’’Kita sering melihat perkara
korupsi sebatas pada jumlah tersangka. Padahal korupsi modern itu sudah lebih
hebat dari deretan pelaku semata,’’ ungkapnya. Jika nanti KPK tergiring pada
deretan pelaku saja, Agus sangat menyesali.
Prestasi KPK mengungkap kasus korupsi, bukan pada deretan pelaku. Tapi
juga dari melihat model dan pola kejahatan yang dilakukan.
Untuk itulah, dia meminta penyidik
KPK dapat secara detil melihat celah informasi yang ada. Mendalami data
dan bukti-bukti, mampu keluar dari tekanan politik dan tak terpengaruh pada
situasi eksternal.
Apakah korupsi korporasi itu
mengarah pada partai politik? Agus menjelaskan korupsi korporasi itu bisa
terjadi pada lembaga apapun. Dengan bentuk organisasi yang beragam, termasuk
partai politik.
Dalam tindak pidananya, dia mengakui
tetap mengarah pada objek pelakunya. Yakni pengurus atau pimpinan dalam
organisasi itu. Tidak pada lembaganya. Jika indikasi korupsi korporasi
mengarahpada partai politik, apa sanksinya"
Agus menegaskan sanksi bagi
korporasi yang terlibat korupsi bisa dibekukan. Jadi secara pandangan hukum ada
dua yang mendapatkan sanksi, yakni pengelola organisasi dan organisasinya.
’’Kalau nanti partai terkait itu dibubarkan karena terlibat korupsi, itu memang
risiko,’’ungkapnya.
Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia DR. Harsil Hartanto menambahkan, dalam pengungkapan kasus Angie ini
kental harapan publik. Agar perkaranya tidak berhenti pada tindak korupsi, tapi
juga pencucian uang.
Desakan itu, menurut dia, jadi
dilema. Pertama, secara hukum KPK hanya diarahkan pada pengungkapan kasus
korupsi, bukan tindak pidana pencucian uang. Kedua KPK harus melibatkan
kejaksaan dalam menyeret tersangka dengan kasus tindak pidana pencucian uang.
Tentunya, lanjut dia, fokus pada
tindak korupsi saja membuat putusannya menjadi tak memenuhi harapan publik.
Sebab, vonis hakim sering tak memenuhi harapan publik. Nilai kerugian yang
didapat pun tidak sebanding.
’’Kalau tersangka diseret dengan
pasal pencucian uang, tentu perkaranya bisa meluas. Paling tidak vonis dan
harta sitaan negara bisa lebih besar lagi,’’ paparnya.
Namun jika dipaksakan dalam kasus pencucian uang, dia menilai KPK harus terbuka
dengan kejaksaan menyeret perkaranya. Artinya dakwaan itu harus dilimpahkan ke
kejaksaan sebagai penuntut umumnya. ’’Di sinilah ada tekanan terjadi. Mau tidak
kejaksaan menyeret pencucian uang dalam kasus Angie,’’ jelas Harsil.
Dia merasa peran Jaksa Agung untuk
menggiring perkara Angie dalam tindak pencucian uang sangat diharapkan. Lembaga
kejaksaan secara internal memiliki jaksa andal dalam pengungkapan pencucian
uang. ”Jaksa Agung harus menunjuk jaksa itu. Saya tahu persis jaksa mana yang
punya kemampuan itu,’’ imbuhnya.
Harsil merasa pengarahan kasus Angie
bakal sangat kental. Tekanan poitik bakal gencar dihadapi KPK. Penyidik dan
tersangka tak mungkin lepas dari tekanan tersebut. Semuanya membuat KPK menjadi
kerdil dalam penggiringan perkara.
Solusi dari kasus diatas
Tersangka
kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan anggaran di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Angelina Sondakh (Angie) harus mau
mengungkap pelaku utama. Oleh karena itu, Angie sebaiknya menerima tawaran
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi justice
collaborator untuk membongkar mafia anggaran.
Menurut kami Angie sebaiknya cerdas
menyikapi tawaran untuk menjadi justice collaborator. Pasalnya,
tawaran itu menjadi peluang untuk memulihkan nama baiknya yang sudah tercemar.
“Nasib yang dialami Angie saat ini sangat tragis, dari seorang Putri
Indonesia yang terkenal cantik dan cerdas, seorang anggota DPR yang populer dan
menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, kini ditahan oleh KPK karena
dugaan keterlibatan dalam sindikat korupsi di Banggar DPR. Dia menjadi ejekan
dan cemoohan masyarakat. Sangat naif kalau Angie mengabaikan tawaran yang
diberikan.
Oleh
karena itu,jalan satu-satunya adalah
Angie harus berbicara terus terang, sehingga hukumannya dapat dikurangi.
Kalau Angie mau buka-bukaan, masih ada peluang bagi dia untuk kembali tampil di
publik sesudah menjalani hukuman. Dan selain itu Angie juga harus mau bekerja sama dengan KPK.
Dan
selain itu ia juga seharusnyamenerima tawaran LPSK untuk menjadi justice
collaborator .karena tawaran ini adalah tawaran yang realistis dan
mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya, LPSK meyakini bahwa Angie bukan otak
atau dalang dari kasus korupsi Wisma Atlet maupun kasus korupsi di
Kemdikbud.
Angie
diduga hanya ikut-ikutan dan terbawa dalam arus hedonisme dalam kasus ini. KPK
dan LPSK mempercayai bahwa masih ada oknum lain di Banggar maupun di Komisi X,
yang lebih berperan dan mendapatkan upeti lebih besar. Dengan memberikan
penawaran itu, KPK terlihat ingin menangkap ‘kakap’ dalam kasus ini.
Jadi seharusnya angie itu harus bekerja sama dengan KPK dan
LPSK mengenai sebuah
kejujuran tentang
kasus yang telah menyeret nama baiknya,karena dia hanya sebagai korban.yang
diikut-ikutkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kemarin,
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya siap memberikan
perlindungan kepada Angie sebagai justice collaborator (pelaku bekerja
sama) jika politisi Partai Demokrat itu bersedia membongkar kasus korupsi yang
membelitnya.
Dan
seharusnya mereka para KPK menangkap otak pelaku yang paling besar. Sehingga,
penyelesaian suatu tindak pidana dapat tuntas diberantas dan tidak berhenti di
pelaku teri.
Selain
membeberkan pelaku utama, Angie juga harus bisa mengembalikan sejumlah aset
hasil kejahatan yang diperolehnya kepada negara. Hal itu sesuai dengan
pengajuan LPSK terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah mengatur secara eksplisit mengenai
perlindungan.
Saksi
pelaku yang bekerja sama atau berdasarkan rekomendasi aparat penegak hukum
terkait dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, apabila memenuhi syarat-syarat
tersebut. Kendati demikian,
penetapan justice collaborator bagi Angie hanya dapat dilakukan
berdasarkan rekomendasi dari KPK sebagai pihak yang menangani kasus itu.
Dikatakan, jika Angie menerima tawaran itu, LPSK akan memberikan perlindungan
berupa fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus,
penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, dan remisi tambahan.
Angie
seharusnya mengajukan dirinya menjadi justice collaborator untuk bisa n
memberikan informasi serta data terkait kasus yang disangkakan,jika itu yang dilakukan
oleh tersangka maka bukan tidak mungkin pihak KPK akan memberikan
apresiasi.karena tidak mungkin pihak KPK yang akan mengajukan angie menjadi
justice collaborator kalau bukan dirinya sendiri yang mengajukan.
Dalam
rangka pengembangan penyidikan, KPK juga harus menjadwalkan pemeriksaan tiga
saksi, yakni Gerhana Sianipar, manajer di salah satu perusahaan konsorsium
Permai Grup, PT Exartech Technology Utama, karyawan Permai Grup Dewi Untari,
dan Hidayat, sopir Yulianis. Tetapi, tiga orang itu tidak memenuhi panggilan
KPK.
Jadi
jalan satu-satunya dalam menyelesaikan kasus Angie ini adalah Angie harus mau
berterus terang terhadap KPK dan kepada pihak yang telah di tugaskan dalam hal
penyelesaian kasus ini,karena hanya dengan kejujurannya maka hukumannya dapat
diringankan dan otak dari kasus ini dapat segera dijerat dengan hukuman yang
setimpal,dan agar rakyat di Indonesia ini juga biar lebih cepat merasa puas dan
lega dengan berakhirnya kasus korupsi ini dan bisa melihat orang-orang yang
bersalah dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan
perbuatannya yang merugikan banyak masyarakat.
Dimana
kejujurn masuk kedalam pandangan dan pegangan hidup bersama dalam norma dan
unsure pokok yang dibutuhkan oleh tatanan hidup yang demokratis yang berbunyi
“norma kejujuran dalam permufakatan .suasana masyarakat yang demokratis
dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan
sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan semua pihak.
C. Harapan bagi pelaksanaan demokrasi di
Indonesia saat ini.
sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain.
Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang
berdemokrasi.Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi
tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.
Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan
manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa.
Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh
negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu
demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan
kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.Tidak
hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi
di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang.
Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat
(seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan
demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan
negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya.
Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat
baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul,
berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang
kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar
menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik
agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.
Hal yang harus dan perlu dilakukan
pemerintah indonesia untuk kesejahteraan
rakyatnya
Adapun kewajiban pemerintah , yang harus dan perlu dilakukan
pemerintah indonesia untuk kesejahteraan
rakyatnya
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
ngembangkan kehidupan demokrasi;
mewujudkan keadilan dan pemerataan;
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
mengembangkan sistem jaminan sosial;
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;
mengelola administrasi kependudukan;
melestarikan nilai sosial budaya;
membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan
Sesuatu / Hal yang harus dilakukan warga
Indonesia dalam rangka medukung program pemerintah dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat:
Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif
masyarkat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup,
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkukuh martabat
manusia dan bangsa
– Upaya peningkatan usaha, dan pembangunan sarana prasarana
– Pemberdayaan khususmasyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK.
Dicapai melalui 2 upaya kkhusus :
– mengurangi beban orang miskin
– Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin.
Daftar Pustaka :
